Bupati Shalahuddin Desak Percepatan Proyek Infrastruktur Barito Utara
MUARA TEWEH – Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, Shalahuddin, meminta jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap progres pekerjaan fisik dan realisasi penyerapan anggaran menjelang akhir tahun.
Arahan tersebut disampaikan Shalahuddin saat bertemu jajaran Dinas PUPR di Aula Dinas PUPR setempat, Rabu (21/10/2026).
“Evaluasi ini penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan optimal, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Shalahuddin.
Ia meminta seluruh bidang di lingkungan Dinas PUPR mengidentifikasi secara cermat berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan pekerjaan. Kendala tersebut meliputi aspek perencanaan, ketersediaan material, hingga proses administrasi dan pembayaran.
Menurutnya, evaluasi tidak boleh hanya berfokus pada capaian progres pekerjaan. Jajaran PUPR juga harus mengidentifikasi penyebab utama keterlambatan dan menyiapkan solusi konkret yang dapat segera dilaksanakan.
“Kita harus mengevaluasi apa penyebab utama keterlambatan. Cari solusinya agar pekerjaan bisa segera diselesaikan dan permasalahan ini tidak terus berulang,” tegasnya.
Shalahuddin secara khusus meminta kendala pengiriman material untuk pembangunan jembatan segera ditangani melalui koordinasi dengan pihak terkait. Langkah tersebut diperlukan agar pekerjaan tidak semakin terhambat dan target penyelesaian tetap dapat diupayakan sesuai ketentuan.
Kontraktor Pelebaran Jalan Diminta Percepat Pekerjaan
Selain pembangunan jembatan, Bupati juga menginstruksikan jajaran Dinas PUPR segera memanggil kontraktor pelaksana proyek pelebaran jalan di dalam Kota Muara Teweh.
Pemanggilan tersebut bertujuan membahas langkah konkret untuk mempercepat progres pekerjaan. Ia meminta ruas jalan yang sudah memungkinkan untuk diaspal segera dikerjakan.
“Ruas jalan yang memungkinkan untuk diaspal agar segera dikerjakan, sehingga progresnya bisa dipercepat,” ujarnya.
Shalahuddin menegaskan, pengawasan dan koordinasi antara Dinas PUPR dengan kontraktor pelaksana harus ditingkatkan. Setiap persoalan yang ditemukan di lapangan perlu segera ditindaklanjuti agar tidak menghambat penyelesaian proyek maupun menurunkan realisasi penyerapan anggaran.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Dinas PUPR untuk meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Setiap program pembangunan, lanjutnya, harus didukung perencanaan matang, pengawasan konsisten, serta langkah percepatan yang terukur agar target pekerjaan dapat tercapai. (Mdh).












Tinggalkan Balasan