Diklat Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perhubungan 2026 Resmi Dibuka

PALANGKA RAYA – Pembukaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perhubungan Tahun 2026 digelar di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (10/2/2026). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah dan dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat (PPSDMPD), Bambang Siswoyo.

Dalam sambutan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran yang dibacakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalteng, Yulindra Dedy, diklat ini disebut sebagai forum strategis untuk menjawab tantangan sektor transportasi, khususnya keselamatan berlalu lintas, pengelolaan angkutan barang, serta tertib parkir. “Kegiatan ini menjadi sarana penguatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan transportasi yang aman dan berkeselamatan,” ujarnya.

dishut

disbun

Diklat ini sejalan dengan visi Kalteng BERKAH, Kalteng Maju, yang menekankan pembangunan daerah bermartabat, amanah, dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat di sektor perhubungan diharapkan menumbuhkan budaya keselamatan transportasi yang berkesinambungan.

Dalam sambutan tersebut juga disoroti peran strategis transportasi di Kalteng yang memiliki wilayah luas dan kondisi geografis beragam. Tantangan keselamatan lalu lintas, termasuk keberadaan kendaraan Over Dimension dan Over Loading (ODOL), menjadi perhatian serius karena berdampak pada kerusakan infrastruktur jalan dan meningkatnya risiko kecelakaan.

dishut

Sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan transportasi, Pemprov Kalteng telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) sebagai pedoman penanganan keselamatan terpadu lintas sektor.

Diklat ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas masyarakat dan aparatur di bidang perhubungan, sehingga keselamatan transportasi di Kalimantan Tengah semakin terjamin dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. (Mdh).