DPRD Apresiasi Pengadaan Jembatan Bailey: Solusi Strategis Infrastruktur Barito Utara
MUARA TEWEH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara memberikan apresiasi tinggi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) atas realisasi pengadaan 3 unit jembatan Bailey yang bersumber dari APBD Murni Tahun 2024. Langkah ini dinilai sebagai terobosan strategis dalam penanganan infrastruktur darurat dan peningkatan konektivitas wilayah.
Ketua Komisi II DPRD Barito Utara, H. Taufik Nugraha, menyatakan bahwa pengadaan jembatan Bailey merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah dalam merespons tantangan infrastruktur secara cepat dan tepat.
“Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif dalam menjamin akses transportasi masyarakat. Jembatan Bailey ini akan sangat berguna, terutama di daerah-daerah yang sering terdampak bencana atau kerusakan jembatan,” ujar Taufik, Minggu (8/6/2025).
DPRD, melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, juga berperan penting dalam memastikan program pengadaan jembatan Bailey masuk dalam prioritas pembangunan. Taufik menegaskan bahwa Komisi II akan terus mendukung program-program pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“DPRD mendorong agar pengadaan jembatan ini bukan sekadar solusi sementara, tetapi juga menjadi bagian dari desain jangka panjang pembangunan konektivitas antarwilayah,” imbuhnya.
Jembatan Bailey dikenal sebagai infrastruktur modular yang dapat dirakit cepat di lokasi darurat. Salah satu dari tiga unit jembatan Bailey kini tengah dalam proses perakitan di Desa Jamut, Kecamatan Teweh Timur, menggantikan jembatan lama yang mengalami kerusakan tiang beberapa waktu lalu.
“Kami harap pembangunan jembatan di Jamut berjalan lancar dan menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah hadir di tengah masyarakat saat terjadi masalah akses,” tutur Taufik.
Komisi II DPRD Barito Utara juga mendorong agar ke depan Dinas PUPR memperluas jangkauan pemanfaatan jembatan Bailey dan terus meningkatkan kualitas infrastruktur di wilayah rawan akses terputus, terutama daerah pinggiran dan pedalaman.
“Kami akan terus kawal kebijakan ini dan memastikan anggaran infrastruktur digunakan secara tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Ketua Komisi II tersebut.
Tinggalkan Balasan