DPRD Kalteng Dorong Aspirasi Hasil Reses Jadi Prioritas Pembangunan Daerah
PALANGKA RAYA, NARASI KALTENG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong agar aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan daerah.
Aspirasi tersebut dinilai mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat di berbagai wilayah. Sejumlah persoalan yang disampaikan warga dari lima daerah pemilihan (dapil) meliputi pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pertanian, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, menegaskan bahwa laporan hasil reses tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif. Menurutnya, berbagai masukan masyarakat harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang tepat sasaran.
“Catatan yang dihimpun dari lima Dapil ini adalah cerminan langsung dari harapan masyarakat di akar rumput. Ini adalah amanah yang menuntut komitmen kita bersama untuk diwujudkan dalam formulasi kebijakan daerah yang tepat sasaran,” ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Riska saat memimpin Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng. Dalam rapat tersebut, disampaikan laporan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026.
DPRD berharap berbagai aspirasi yang telah dihimpun dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program kerja dan penganggaran daerah. Setiap usulan perlu dikaji berdasarkan kebutuhan masyarakat, tingkat urgensi, serta kemampuan keuangan daerah.
Selain pembangunan dan sektor pertanian, penanganan karhutla juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, yang turut hadir, menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga serta perlindungan bagi petugas dan relawan di lapangan.
“Pemerintah Provinsi terus mematangkan langkah strategis dalam mengendalikan karhutla. Kami berkomitmen untuk memperkuat penanganan di lapangan, sekaligus memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan bagi para relawan yang bertugas di garda terdepan,” kata Linae.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen hasil reses dari pimpinan DPRD kepada Pemerintah Provinsi Kalteng. Dokumen tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan dalam merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui tindak lanjut aspirasi tersebut, DPRD Kalteng berharap pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada perencanaan, tetapi juga mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung.
TA












Tinggalkan Balasan