DPRD Kalteng Respons Tuntutan Mahasiswa, Janji Sampaikan ke Pemerintah Pusat
PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S. Dohong, merespons aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah mahasiswa di Kantor DPRD Kalteng, Rabu (19/2). Ia menyatakan bahwa tuntutan yang disampaikan mahasiswa merupakan bentuk kepedulian yang sah dan wajar dalam negara demokrasi.
“Tuntutan itu wajar dan akan kami upayakan untuk disampaikan ke pemerintah pusat melalui jalur pemerintah daerah,” kata Arton.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sembilan tuntutan utama, dengan fokus besar pada sektor pendidikan. Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, turut mengapresiasi aspirasi yang disampaikan.
“Kami memahami apa yang menjadi kegelisahan mahasiswa, terutama di sektor pendidikan. Terkait efisiensi, kebijakan pemerintah pusat memang diarahkan pada anggaran yang dianggap tidak mendesak,” jelasnya.
Ia menyebutkan, efisiensi anggaran pemerintah pusat ditujukan untuk memangkas pengeluaran seremonial, tiket pesawat pejabat, serta kegiatan forum diskusi atau FGD, agar belanja negara lebih tepat sasaran.
Legislator dari Fraksi Gerindra ini juga menegaskan bahwa bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak termasuk dalam anggaran yang dipangkas.
“Kementerian Keuangan sudah menekankan bahwa KIP tidak akan dipotong. Yang dikurangi adalah pengeluaran yang tidak urgen, seperti fasilitas pejabat,” tambahnya.
Ansyari, yang merupakan anggota DPRD dari Dapil IV meliputi Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, dan Murung Raya, berharap agar aksi mahasiswa berlangsung damai dan menjadi pemicu perbaikan kebijakan ke depan.
(Mdh)
Tinggalkan Balasan