DPRD Kalteng Soroti Kelangkaan LPG 3 Kg dan Desak Pengawasan Ketat Distribusi
PALANGKA RAYA – Kelangkaan dan perbedaan harga gas LPG 3 kilogram di Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menjadi sorotan, termasuk dari kalangan legislatif daerah.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalteng, Junaidi, pada Minggu (9/2/2025) menyampaikan bahwa pengawasan distribusi gas bersubsidi perlu ditingkatkan agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Jika pengawasan lemah, LPG 3 kg berpotensi dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak sampai ke masyarakat miskin yang berhak menerima subsidi,” ujar legislator dari Partai Demokrat tersebut.
Junaidi menegaskan perlunya pemantauan langsung di lapangan guna memastikan distribusi berjalan lancar dan merata. Ia menyoroti kondisi di daerah-daerah terpencil di Kalteng yang kerap mengalami kesulitan mendapatkan LPG dengan harga wajar.
“Distribusi tidak boleh hanya terfokus di kota besar. Pemerintah harus menjamin alokasi yang cukup bagi seluruh wilayah Kalteng,” tegasnya.
Selain itu, Junaidi juga mendorong transparansi dalam penyaluran LPG. Pemerintah diminta untuk memberikan informasi terbuka kepada masyarakat mengenai kuota, mekanisme distribusi, dan HET di setiap daerah.
“Keterbukaan sangat penting agar masyarakat tahu hak mereka. Dengan transparansi, potensi penyimpangan bisa ditekan, dan kepercayaan publik terhadap program subsidi meningkat,” katanya.
Dengan peningkatan pengawasan dan transparansi, diharapkan distribusi LPG 3 kg bisa lebih merata dan tepat sasaran, sehingga masyarakat yang berhak tidak kesulitan memperoleh gas bersubsidi.
(Mdh)
Tinggalkan Balasan