Fraksi Golkar Soroti Ketimpangan Pendidikan dan Kesehatan di Kalteng
PALANGKA RAYA — Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah menekankan pentingnya sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi utama pembangunan SDM di Bumi Tambun Bungai. Kedua sektor tersebut dinilai masih menghadapi ketimpangan yang harus segera diatasi oleh pemerintah daerah.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Rahardian Fani, menyampaikan bahwa hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD menemukan sejumlah persoalan krusial yang menghambat kemajuan.
“Kami mencatat adanya ketimpangan kualitas layanan pendidikan antarwilayah, rendahnya serapan pelatihan vokasional yang relevan, serta akses pendidikan yang masih terbatas di daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar,” ujar Rahardian dalam rapat paripurna, belum lama ini.
Fraksi Golkar mendorong percepatan reformasi pendidikan yang sejalan dengan kebutuhan pasar kerja.
“Kami ingin pendidikan formal di Kalteng benar-benar link and match dengan kebutuhan tenaga kerja lokal, khususnya di sektor pertanian modern, pariwisata, dan industri pengolahan,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi III DPRD, Rahardian juga menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur pendidikan di wilayah terpencil, termasuk digitalisasi pembelajaran dan penguatan Balai Latihan Kerja (BLK).
“Peningkatan infrastruktur sekolah dan pemenuhan guru di daerah terpencil harus menjadi prioritas dalam tahun anggaran yang akan datang,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, Fraksi Golkar menilai masih banyak tantangan yang belum terselesaikan, meskipun ada kemajuan seperti penurunan angka stunting. Layanan primer dan rujukan dinilai belum optimal.
“Kita masih menghadapi kekurangan tenaga kesehatan, keterbatasan alat medis, dan lambannya sistem rujukan antar fasilitas kesehatan,” ungkapnya.
Untuk itu, distribusi tenaga kesehatan harus dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
“Distribusi tenaga kesehatan harus tepat sasaran. Daerah yang kekurangan harus segera mendapat perhatian, jangan sampai masyarakat di pedalaman terus tertinggal dalam pelayanan dasar ini,” tegas Rahardian.
Fraksi Golkar juga mendesak perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) secara inklusif, khususnya bagi masyarakat rentan di pelosok.
“Jaminan kesehatan harus bisa menjangkau seluruh warga, terutama mereka yang selama ini kesulitan mengakses layanan karena faktor geografis dan ekonomi,” jelasnya.
Fraksi Golkar menyatakan komitmennya untuk terus mengawal peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Tengah.
“Ini adalah investasi jangka panjang yang harus kita perjuangkan bersama demi masa depan Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan