Gubernur Kalteng Kukuhkan Hanggara Atmana sebagai Kepala Perwakilan BPKP
PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Sugianto Sabran, secara resmi mengukuhkan Hanggara Atmana sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah. Acara pengukuhan ini berlangsung di Aula Jayang Tingang (AJT) Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Kamis 17 Oktober 2024.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalteng mengucapkan selamat kepada Hanggara Atmana yang telah dipercaya untuk mengemban tugas tersebut.
Gubernur juga menyatakan keyakinannya bahwa Hanggara akan mampu menjalankan tanggung jawab dengan baik.
“Saya berharap dan percaya bahwa bapak akan mampu mengemban tugas dan amanah besar tersebut dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Gubernur.
Pengukuhan ini menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kinerja serta memperkuat koordinasi antara BPKP dan seluruh instansi di wilayah kerja Provinsi Kalteng.
Gubernur juga memberikan apresiasi kepada Perwakilan BPKP Kalteng atas peran pentingnya dalam membantu peningkatan kinerja serta tata kelola pemerintahan daerah.
“Upaya preventif dan represif yang dilakukan BPKP telah memperkuat kredibilitas pemerintah dengan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan auditabel,” kata Gubernur.
Gubernur Kalteng berharap agar BPKP dapat terus menjadi trusted advisor bagi Pemerintah Provinsi Kalteng dalam mengawal penyelenggaraan keuangan negara dan daerah melalui peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal pemerintah.
Lebih lanjut, Gubernur mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 10 kali berturut-turut.
Ia berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan dengan pendampingan dan masukan dari BPKP, serta meminta agar BPKP turut mendorong kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan dan administrasi.
“Seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Tengah harus berupaya meraih opini WTP, dan ini memerlukan peran optimal dari BPKP,” ungkapnya.
Selain itu, Gubernur juga mengajak semua pihak untuk terus memantapkan koordinasi dan sinergi, terutama dalam melaksanakan program strategis pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Beberapa sektor yang menjadi fokus utama antara lain pendidikan, kesehatan, penurunan stunting, infrastruktur, pengendalian inflasi, bantuan sosial, serta program ketahanan pangan seperti Food Estate, Cetak Sawah, dan Shrimp Estate.
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan menjadi garda terdepan dalam fungsi pengawasan agar program-program strategis pembangunan tersebut dapat berjalan optimal sesuai prinsip-prinsip Good Governance.
“Semua ini bertujuan untuk mendorong kemajuan daerah dan kemakmuran masyarakat, demi mewujudkan Kalimantan Tengah yang makin BERKAH untuk Indonesia Maju,” tandas Gubernur.
Tinggalkan Balasan