Komisi III DPRD Apresiasi Terobosan Pendidikan Kalteng: Sekolah Gratis hingga Rumah Guru

Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng pada Rabu (8/1/2024)

PALANGKA RAYA – Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng pada Rabu (8/1/2024) untuk membahas berbagai inovasi dan kebijakan strategis dalam sektor pendidikan. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Sugiyarto, dan dihadiri Wakil Ketua III DPRD, Muhammad Ansyari, serta anggota dewan lainnya.

Kepala Disdik Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, dalam paparannya menyampaikan berbagai capaian dan rencana besar. Beberapa di antaranya adalah program Sekolah Gratis yang akan dimulai pada Januari 2025, Kuliah Gratis, dan peluncuran platform digital “PENA Berkah” untuk transparansi pengelolaan dana BOS. Ia juga menyebut seluruh sekolah di Kalteng kini telah mengganti papan tulis kapur dengan papan tulis interaktif berbasis digital.

WhatsApp Image 2025-04-02 at 13.18.03

Selain itu, Disdik Kalteng juga berkomitmen memperluas akses pendidikan di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), dengan menyiapkan sarana transportasi seperti speedboat, kelotok, serta internet berbasis Starlink. Program kesejahteraan guru juga menjadi fokus, termasuk pembangunan 5.000 unit rumah guru dengan bantuan DP sebesar Rp10 juta dari pemerintah provinsi.

“Kami juga telah merancang program try out gratis untuk UTBK dan AMB,” ungkap Reza.

Paparan tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD, Muhammad Ansyari, yang menilai semangat dan inisiatif Kadisdik sangat menjanjikan. Namun ia menyoroti pentingnya penambahan tenaga pengajar khusus.

Wakil Ketua Komisi III, Tomy Irawan Diran, turut menyuarakan dukungan agar Disdik memberikan perhatian kepada Grand Finalis Duta Siswa Indonesia asal Kalteng, Fiola Arzetti Erliansyah.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III, Bryan Iskandar, memuji langkah-langkah cepat yang telah ditempuh meski Kadisdik baru menjabat satu tahun. Ia juga mengingatkan pentingnya mitigasi untuk mengantisipasi dampak penghapusan sistem zonasi serta mendorong pembangunan unit sekolah baru guna mengurangi kesenjangan antara jumlah SMP dan SMA di daerah-daerah.

(Mdh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini

You cannot copy content of this page