Pemkab Barito Utara Perkuat Pengawasan Lingkungan Hidup
MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara memperkuat pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup melalui sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Permen LH/BPLH) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup.
Kegiatan tersebut dibuka Bupati Barito Utara H. Shalahuddin melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Barito Utara, Rudy Candra Utama, di Aula DLH Barito Utara, Rabu (12/8/2026).
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Rudy, disampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya melalui peningkatan pemahaman terhadap regulasi terbaru.
Permen LH/BPLH Nomor 6 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 6 Juli 2026 tersebut mengatur mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi administratif di bidang lingkungan hidup. Regulasi ini sekaligus mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024.
Shalahuddin menilai persoalan lingkungan hidup semakin penting, terlebih dunia saat ini menghadapi triple planetary crisis atau tiga krisis planet, yakni perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
“Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial global. Isu lingkungan hidup menjadi isu krusial bagi kelangsungan generasi mendatang,” ujar Rudy saat menyampaikan sambutan Bupati.
Menurut Shalahuddin, Permen LH/BPLH Nomor 6 Tahun 2026 menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup.
Melalui pengawasan yang efektif dan penerapan sanksi administratif secara proporsional, pemerintah berharap tercipta kepastian hukum sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan para pelaku usaha.
“Melalui pengawasan yang efektif dan penerapan sanksi administratif yang proporsional, diharapkan tercipta kepastian hukum, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, serta perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, sosialisasi tersebut penting untuk meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pemahaman mengenai mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi administratif juga diperlukan agar setiap pihak menjalankan kegiatan sesuai ketentuan sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran lingkungan. (Mdh).












Tinggalkan Balasan