Pemko Palangka Raya Targetkan Sistem Perlindungan Sosial Inklusi
PALANGKA RAYA – Pemko Palangka Raya terus mematangkan langkah strategis dalam membangun ekosistem perkotaan yang modern dan berkelanjutan. Salah satu pilar utama yang kini menjadi fokus perhatian adalah penguatan sistem perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Langkah ini diambil guna memastikan bahwa kemajuan infrastruktur dan teknologi dapat berjalan beriringan dengan kesejahteraan sosial yang merata,” kata Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, Jumat, (3/7/2026)
Dia menegaskan bahwa transformasi menuju ekosistem modern tidak akan lengkap tanpa adanya jaminan sosial yang kuat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palangka Raya kini menargetkan sistem perlindungan sosial yang jauh lebih inklusif.
“Pendekatan inklusif ini dirancang agar program-program bantuan dan pemberdayaan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan tanpa terkecuali,” jelasnya.
Dalam implementasinya, sistem perlindungan sosial yang baru ini akan memanfaatkan keunggulan tata kelola digital. Integrasi data dan digitalisasi sistem dipercaya dapat meminimalisir kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
Arbert menjelaskan bahwa adopsi teknologi bukan sekadar mengikuti tren, melainkan sebuah kebutuhan mendesak demi menciptakan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Meski fokus pada modernisasi digital, Pemerintah Kota Palangka Raya juga menyadari tantangan kesenjangan akses teknologi di tengah masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah berkomitmen mengombinasikan sistem digital dengan pendekatan konvensional yang ramah warga.
“Strategi ini memastikan masyarakat yang belum melek teknologi digital tetap mendapatkan hak perlindungan sosial mereka secara utuh dan adil,” jelasnya.
Lebih lanjut, program perlindungan sosial inklusif ini diharapkan tidak hanya berperan sebagai jaring pengaman jangka pendek, tetapi juga sebagai pendorong kemandirian ekonomi.
Melalui sinergi antar-perangkat daerah, bantuan sosial nantinya akan diintegrasikan dengan program pelatihan keterampilan kerja dan stimulus usaha mikro. Dengan demikian, masyarakat penerima manfaat memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari garis kemiskinan. (Hen)
Tinggalkan Balasan