Pemprov Kalteng dan DPRD Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025

Screenshot

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama DPRD Provinsi Kalteng membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pembahasan tersebut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (13/7/2026).

dishut
disbun

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalteng, Riska Agustin.

Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota Badan Anggaran DPRD, jajaran TAPD, kepala perangkat daerah, serta sejumlah unsur terkait.

dishut

Dalam pembahasan tersebut, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi bagian penting untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2025.

Sebelumnya, DPRD melalui komisi-komisi telah melaksanakan rapat kerja bersama perangkat daerah mitra pada 8–10 Juli 2026. Pembahasan tersebut juga mencakup penelaahan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemprov Kalteng.

Hasil pembahasan komisi selanjutnya menjadi bahan pendalaman Badan Anggaran bersama TAPD guna menghasilkan evaluasi yang menyeluruh.

Melalui proses tersebut, pengelolaan keuangan daerah diharapkan semakin transparan, akuntabel, dan mampu mendukung kemandirian fiskal Kalimantan Tengah.

Narasi Kalteng

TA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini

You cannot copy content of this page