Sinkronisasi Program Prioritas, Hasil Konsultasi Publik Jadi Acuan RKPD 2026
MUARA TEWEH – Hasil Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah serta Rancangan Awal RKPD sebelum ditetapkan menjadi RKPD final.
Konsultasi yang berlangsung Senin (10/3/2025) di Aula Bappeda Litbang Muara Teweh ini menjadi langkah awal dalam menyelaraskan program prioritas daerah dengan hasil Musrenbang kecamatan dan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Asisten Setda Bidang Administrasi Umum, Yaser Arafat, menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan.
“Kita ingin memastikan bahwa program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan daerah,” katanya.
Salah satu poin penting dalam RKPD 2026 adalah penguatan sektor ekonomi lokal melalui berbagai kebijakan yang pro-investasi dan mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu, Pemkab Barito Utara juga berupaya meningkatkan kualitas layanan publik agar lebih efisien dan transparan.
Dalam konsultasi publik ini, beberapa perwakilan masyarakat dan pemangku kepentingan menyampaikan berbagai aspirasi terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
Pemerintah daerah akan mencermati setiap masukan guna memastikan pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pemkab Barito Utara juga menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih solid dan tepat sasaran untuk mendukung kemajuan daerah.
Dengan adanya forum ini, pemerintah berharap RKPD 2026 dapat menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di Barito Utara.
Masukan dari seluruh peserta akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan