DPRD dan Pemprov Kalteng Sepakati Perubahan APBD 2026 Sebesar Rp5,58 Triliun
PALANGKA RAYA, NARASI KALTENG – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Pemerintah Provinsi Kalteng menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan alokasi belanja daerah mencapai Rp5,581 triliun.
Kesepakatan tersebut ditetapkan melalui Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kalteng, Selasa (29/9/2026) malam. Tujuh fraksi pendukung DPRD menyatakan menerima laporan Badan Anggaran (Banggar) untuk selanjutnya diproses menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Juru Bicara Banggar DPRD Kalteng, Bryan Iskandar, menyampaikan bahwa persetujuan tersebut merupakan hasil pembahasan antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang mewakili gubernur.
“Berdasarkan Pendapat Akhir tersebut, ketujuh fraksi menyatakan dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujarnya.
Bryan menjelaskan, perubahan APBD dilakukan karena adanya perkembangan situasi dan kondisi yang menyebabkan sejumlah asumsi dalam APBD murni tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan daerah.
Penyesuaian tersebut mencakup asumsi makroekonomi, kemampuan fiskal daerah, serta perubahan proyeksi pendapatan dan belanja daerah.
Berdasarkan hasil pembahasan, struktur Perubahan APBD Kalteng 2026 terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp5,355 triliun, belanja daerah sebesar Rp5,581 triliun, serta defisit sebesar Rp225,517 miliar.
Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan daerah sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan ditetapkan nihil.
Sebelum mencapai kesepakatan, Raperda Perubahan APBD 2026 telah melalui sejumlah tahapan pembahasan, mulai dari penyampaian pidato pengantar gubernur terhadap nota keuangan dan raperda, pemandangan umum fraksi-fraksi, jawaban gubernur, hingga pembahasan bersama Banggar DPRD dan TAPD.
Dengan disepakatinya rancangan tersebut, tahapan selanjutnya adalah proses evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Perda.
TA












Tinggalkan Balasan