DPRD Kalteng Minta Pemprov Kaji Mendalam Rencana Penggabungan OPD
PALANGKA RAYA, NARASI KALTENG – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sudarsono, meminta Pemerintah Provinsi Kalteng mengkaji secara mendalam rencana penggabungan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diwacanakan untuk diterapkan pada 2027.
Menurut Sudarsono, rencana penggabungan atau merger OPD tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk ketentuan hukum, efektivitas kelembagaan, serta dampaknya terhadap pelayanan publik.
“Ada wacana Pak Gubernur untuk merger beberapa SKPD untuk dijadikan satu. Kita tetap mengingatkan, rencananya mungkin baik gitu ya. Tapi jangan sampai berbenturan dengan ketentuan hukum,” kata Sudarsono, Jumat (25/9/2026).
Ia menekankan, kajian terhadap rencana tersebut harus mencakup dampak positif dan negatif. Tujuan penggabungan juga harus jelas, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Jadi (harus) dikaji betul dampak positif negatifnya. Jadi goalsnya (target) itu apa? Kalau misalnya disatukan, pastikan bahwa goalsnya untuk peningkatan pelayanan,” tambahnya.
Sudarsono menilai efisiensi anggaran memang dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penggabungan OPD. Namun, efisiensi tersebut tidak boleh mengakibatkan pelayanan pemerintah menjadi kurang optimal.
Apabila penggabungan justru membuat tugas dan fungsi perangkat daerah menjadi tidak fokus, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali rencana tersebut.
“Kita hanya mengingatkan saja. Tapi secara umum, kita tetap mendukung apa yang mau dilakukan untuk kepentingan Kalteng sepanjang memang dikaji betul,” jelasnya.
Terkait penyesuaian anggaran perangkat daerah, Sudarsono menyampaikan bahwa DPRD melakukan penyesuaian terhadap alokasi yang telah dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar).
“Dari sisi anggaran, kita hanya menyesuaikan saja karena memang semua SKPD tentu mengalami pengurangan dan ada satu dua yang memang ada pergeseran. Kita tidak mengotak atik terlalu jauh karena sudah ada diputuskan di (rapat) Banggar kita sepakati aja,” pungkasnya.
DPRD Kalteng berharap setiap kebijakan penataan organisasi pemerintahan dilakukan berdasarkan kajian yang matang, sehingga efisiensi birokrasi dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
TA












Tinggalkan Balasan