DPRD Kalteng Terima Audiensi 11 Kades, Soroti Infrastruktur hingga Pemotongan Dana Desa

PALANGKA RAYA, NARASI KALTENG – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menerima audiensi 11 kepala desa (kades) dari Kabupaten Katingan dan Kabupaten Pulang Pisau, Senin (5/10/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kalteng tersebut menjadi kesempatan bagi para kepala desa untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan pemerintahan desa.

dishut
disbun

Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, mengatakan audiensi tersebut diikuti enam desa dari Kabupaten Pulang Pisau dan lima desa dari Kabupaten Katingan.

“Dari Pulang Pisau itu 6 desa yang hadir, kemudian dari Katingan itu 5 desa. Jadi totalnya 11 desa. Mereka menyampaikan aspirasi, pokok-pokok pikiran mereka terkait dengan permasalahan-permasalahan di kecamatan dan desa masing-masing,” ujar Nafsiah.

dishut

Sejumlah persoalan yang disampaikan meliputi kebutuhan bantuan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, perikanan, serta pembangunan infrastruktur antardesa.

Menurut Nafsiah, luas wilayah geografis dan beragamnya karakteristik daerah menjadi tantangan dalam pemerataan bantuan. Akibatnya, masih terdapat wilayah pelosok dan pesisir yang belum tersentuh sejumlah program bantuan pemerintah provinsi.

“Sehingga dari mereka ini menyampaikan bahwa belum mendapatkan bantuan berupa sarana pertanian, peternakan, perikanan juga bagi yang di wilayah pesisir. Diharapkan ke depannya ini menyisir kepada mereka,” tambahnya.

Selain itu, para kepala desa turut menyampaikan persoalan kekeringan yang terjadi secara musiman serta kebutuhan dukungan sarana pemadam kebakaran untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah penurunan alokasi Dana Desa. Nafsiah menyebut kondisi tersebut berdampak terhadap kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Ia mencontohkan, terdapat desa yang sebelumnya memperoleh anggaran sekitar Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar, tetapi kini hanya tersisa sekitar Rp200 juta sampai Rp300 juta.

“Salah satunya itu. Jadi ada satu desa, misalnya bisa Rp1 miliar atau Rp1,5 miliar, sekarang itu ada yang tersisa cuma Rp200-Rp300 juta,” jelasnya.

Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah desa kesulitan merealisasikan program sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.

Nafsiah berharap Pemerintah Provinsi Kalteng tetap memperhatikan pemerataan pembangunan dan memastikan masyarakat di wilayah pelosok mendapatkan akses bantuan secara adil.

“Jadi ini harus diupayakan ya kita menghimbau juga kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah supaya dengan kondisi anggaran yang seperti ini kita masih tetap bisa mengupayakan kepada asas pemerataan dan cukup berkeadilan bagi masyarakat kita,” pungkasnya.

Narasi Kalteng

TA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini

You cannot copy content of this page