Fraksi DPRD Kalteng Soroti RAPBD 2026
PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026, Selasa (14/10/2025), dengan agenda mendengarkan pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong dan dihadiri Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, jajaran anggota dewan, serta unsur Forkopimda.
Secara umum, seluruh fraksi menyatakan menerima RAPBD 2026 senilai Rp7,3 triliun, namun menyampaikan sejumlah catatan penting sebagai masukan konstruktif bagi Pemerintah Provinsi.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Yetro M Yoseph meminta penjelasan atas proyeksi pendapatan Rp7,105 triliun dan menyoroti defisit Rp266 miliar yang ditutup dengan SiLPA. PDIP juga mendorong peningkatan alokasi untuk sektor ekonomi kerakyatan seperti UMKM, pertanian, perikanan, dan peternakan.
Fraksi Golkar lewat Okki Maulana mengapresiasi kinerja Bank Kalteng yang menyumbang PAD Rp41,9 miliar, namun menyoroti dominasi belanja pegawai dalam struktur anggaran. Golkar mendorong efisiensi operasional dan peningkatan belanja modal produktif.
Fraksi Gerindra melalui Helmi menegaskan bahwa RAPBD harus memperkuat pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Ia mendukung kebijakan penertiban kendaraan berplat luar dan distribusi BBM, serta mendorong percepatan digitalisasi sistem pendapatan.
Fraksi Demokrat lewat H. Muhajirin menyoroti target penurunan kemiskinan ke 4,31%–4,89% dan mempertanyakan strategi konkret pemerintah. Demokrat juga mengkritisi lambatnya digitalisasi layanan publik di Samsat dan pola konsumsi penduduk miskin yang tidak sehat.
Fraksi Nasdem melalui Toga Hamonangan Nadeak menilai penyusunan APBD telah berpedoman pada efisiensi dan pelayanan publik. Nasdem mendorong sinkronisasi program daerah dengan kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045, serta optimalisasi PAD melalui digitalisasi dan kerja sama swasta.
Seluruh fraksi menyatakan dukungan terhadap percepatan program prioritas gubernur, termasuk Kartu Huma Betang sebagai penggerak ekonomi masyarakat. (Mdh).
Tinggalkan Balasan