PDIP Kalteng Desak APBD 2026 Pro Rakyat
PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa fokus pembangunan daerah tahun 2026 harus diarahkan pada penguatan ekonomi kerakyatan.
Sektor produktif seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM dinilai sebagai prioritas utama dalam struktur APBD Tahun Anggaran 2026.
Pernyataan ini disampaikan juru bicara Fraksi PDIP, Yetro Midel Yoseph, dalam Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa (14/10/2025). Ia menekankan bahwa alokasi anggaran harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
“Sektor produktif rakyat adalah tulang punggung perekonomian daerah. Karena itu, anggaran untuk sektor tersebut harus diperkuat,” ujarnya.
Yetro juga menyoroti pentingnya pengawasan dan evaluasi kinerja anggaran agar setiap program benar-benar memberikan dampak nyata. “Kami tidak ingin APBD hanya terserap secara administratif, tetapi harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang terukur,” tegasnya.
Fraksi PDIP mengingatkan agar kebijakan rasionalisasi anggaran tidak mengorbankan pelayanan dasar publik dan pemerataan pembangunan antarwilayah. “Efisiensi boleh dilakukan, tapi jangan sampai mengurangi hak-hak dasar masyarakat. Pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman dan perbatasan harus tetap menjadi perhatian,” katanya.
Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi PDIP menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah pemerintah provinsi dalam menyeimbangkan belanja dan pendapatan. Namun, mereka menegaskan bahwa setiap kebijakan fiskal harus berpihak kepada rakyat kecil dan berorientasi pada pemerataan ekonomi di seluruh Kalimantan Tengah. (Mdh).
Tinggalkan Balasan