Pemko Palangka Raya Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Dukung Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan komitmennya dalam mendukung program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan secara menyeluruh. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, dalam dua agenda penting pada Senin (7/7/2025), yakni kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan pernyataan resmi pemerintah terkait implementasi amanat konstitusi.
Zaini menyampaikan bahwa pemerintah kota terus menjalankan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ia menegaskan bahwa Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) menjadi salah satu bentuk konkret pelaksanaan amanat konstitusi tersebut.
“Perlinsos tidak hanya tentang bantuan tunai, tetapi mencakup upaya menyeluruh dalam pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, air bersih, hingga rumah layak huni. Kemiskinan tidak boleh dibiarkan sebagai siklus yang berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya,” katanya.
Zaini menambahkan bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan holistik, dengan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin agar mereka mandiri secara finansial dan sosial.
Dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang digelar di Aula Peteng Karuhei II, ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor sebagai kunci keberhasilan program pengentasan kemiskinan.
“Kita perlu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Setiap pihak memiliki peran strategis yang harus dioptimalkan,” ujarnya.
Mengacu pada Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, ia menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan, dengan pemanfaatan seluruh sumber daya secara optimal. Oleh sebab itu, koordinasi dan kolaborasi antarlembaga, baik secara vertikal maupun horizontal, menjadi sangat penting.
Zaini juga menyoroti perlunya pendekatan berbasis kearifan lokal dalam merancang solusi.
“Setiap wilayah memiliki karakteristik sendiri, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun geografis. Jadi pendekatannya harus kontekstual,” jelasnya.
Tak hanya itu, ia menekankan pentingnya inovasi dan kecepatan pelaksanaan kebijakan agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.
“Masyarakat butuh solusi hari ini, bukan sekadar wacana,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam upaya ini, termasuk perangkat daerah, organisasi masyarakat, hingga dunia usaha.
“Kita harus bahu-membahu menjawab amanat konstitusi dan memastikan bahwa tidak ada warga Kota Palangka Raya yang tertinggal dari arus pembangunan,” katanya.
“Mari kita wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, khususnya yang paling membutuhkan,” pungkasnya.
Follow Narasi Kalteng di Google Berita.
(Uk)
Tinggalkan Balasan