Puluhan Tambang di Kalteng Dihentikan Sementara, DPRD Minta Kementerian ESDM Jelaskan Dasar Keputusan
PALANGKA RAYA — Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Irawan, menyoroti kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menghentikan sementara aktivitas puluhan perusahaan tambang di wilayah Kalteng.
Bambang menilai langkah tersebut perlu dikaji lebih mendalam. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan perusahaan tambang dalam menjalankan kewajiban rehabilitasi lingkungan.
Menurut legislator PDI Perjuangan itu, DPRD Kalteng berencana menjadwalkan pertemuan dengan Kementerian ESDM di Jakarta untuk meminta penjelasan langsung mengenai dasar penghentian sementara tersebut.
“Kami ingin mengetahui secara pasti apa yang menjadi dasar keputusan Kementerian menghentikan sementara puluhan tambang ini. Kami melihat ada indikasi kuat terkait kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), reboisasi, dan reklamasi yang belum dijalankan,” ujar Bambang belum lama ini.
Ia juga menyoroti sejumlah perusahaan tambang yang dinyatakan tidak aktif. Menurutnya, kondisi itu bisa disebabkan berbagai faktor, mulai dari ketidakpatuhan pelaporan hingga persoalan perpajakan.
“Banyak juga yang dianggap tidak aktif, padahal kemungkinan hanya karena mereka tidak melaporkan kegiatan atau tidak membayar kewajiban pajak. Ini juga perlu diklarifikasi,” katanya.
Bambang menegaskan, Komisi II DPRD Kalteng mendukung langkah tegas pemerintah pusat dalam menertibkan perusahaan tambang yang lalai terhadap tanggung jawab lingkungan.
“Lebih baik aktivitas mereka dihentikan sementara daripada mereka terus mengambil keuntungan tanpa memedulikan kewajiban. Ini soal tanggung jawab, bukan hanya bisnis,” ujarnya.
Follow Narasi Kalteng di Google Berita.
(Uk)
Tinggalkan Balasan