Purdiono Soroti Dampak Pemangkasan TKD
PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, menyoroti dampak pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang dinilai berpotensi menghambat pembangunan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di daerah.
Menurutnya, ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat masih sangat tinggi, sehingga setiap penyesuaian anggaran berdampak langsung terhadap realisasi program dan kegiatan pemerintah daerah.
“Dari anggaran awal sekitar Rp10 triliun lebih, sekarang setelah adanya penyesuaian keuangan menjadi hanya Rp7,1 triliun. Jadi ketika transfer berkurang, otomatis berdampak pada belanja daerah,” jelas Purdiono, Senin (3/11/2025).
Ia mengakui, kebijakan efisiensi yang ditempuh pemerintah pusat memang bertujuan menjaga stabilitas fiskal nasional, namun harus diimbangi dengan kebijakan afirmatif agar daerah tetap mampu menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan.
“Akibatnya, perekonomian daerah ikut terganggu. Harapan kami, ini jadi perhatian pemerintah pusat, dan ke depan ada kebijakan baru yang bisa mengatasi masalah tersebut,” ujarnya.
Purdiono juga menyoroti bahwa 18 gubernur di Indonesia sebelumnya telah menyampaikan penolakan terhadap pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dan TKD dalam pertemuan dengan Menko Perekonomian Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurutnya, hal itu menunjukkan keresahan kolektif daerah terhadap ketimpangan fiskal yang masih terjadi.
Ia berharap pemerintah pusat segera merumuskan kebijakan lanjutan yang berpihak pada daerah, termasuk memperkuat sinergi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat menjadi sumber pendapatan alternatif. (Mdh).
Tinggalkan Balasan