Serapan Anggaran Baru 38 Persen, Ketua DPRD Kalteng Desak Percepatan Lelang Proyek
Palangka Raya, Narasi Kalteng – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S. Dohong, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mempercepat proses pelelangan proyek pembangunan daerah. Hal tersebut menyusul realisasi keuangan pemerintah hingga Agustus 2026 yang baru mencapai 38 persen.
Desakan itu disampaikan Arton dalam Rapat Paripurna ke-9 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 yang dirangkai dengan Rapat Paripurna ke-1 Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Gedung DPRD Kalteng, Selasa, 1 September 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Arton menilai percepatan proses pelelangan menjadi langkah penting agar pelaksanaan berbagai program pembangunan tidak menumpuk menjelang akhir tahun anggaran.
“Kami mengimbau pemerintah daerah agar segera melakukan pelelangan eksekusi proyek-proyek pemerintah. Percepatan ini sangat krusial mengingat realisasi keuangan kita sampai dengan bulan Agustus ini baru mencapai 38 persen,” tegas Arton.
Menurutnya, rendahnya realisasi anggaran perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, keterlambatan pelaksanaan proyek berpotensi menghambat pembangunan serta mengurangi manfaat program yang seharusnya dapat dirasakan masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa percepatan pekerjaan pemerintah, baik fisik maupun nonfisik, memiliki dampak terhadap aktivitas perekonomian daerah.
Arton menilai pelaksanaan proyek pembangunan dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, sekaligus mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor.
“Percepatan lelang ini sangat esensial untuk memicu pertumbuhan ekonomi daerah dan menyerap tenaga kerja lokal. Dengan begitu, angka pengangguran terbuka dapat ditekan dan daya beli masyarakat otomatis akan meningkat,” pungkasnya.
DPRD Kalteng berharap pemerintah provinsi dapat mengambil langkah konkret untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, sehingga program pembangunan dapat berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran juga menjadi penting agar penggunaan APBD tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi benar-benar menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
TA












Tinggalkan Balasan